Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan dalam Lingkup Rumah Ibadah (Studi Putusan No.109/Pid.B/ 2024/PN Jakarta Utara

Tololiu, Hendij Ofian (2025) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan dalam Lingkup Rumah Ibadah (Studi Putusan No.109/Pid.B/ 2024/PN Jakarta Utara. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (962kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (204kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (207kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (175kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (195kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (23kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftarpustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (141kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4kB)

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan menimbulkan kerugian dan penderitaan yangdialami oleh korban kejahatan, hal tersebut telah menarik perhatian penulis untuk meneliti salah satu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 109/Pid.B/2024/PN Jkt Utr di dakwa dengan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 3 tahun, dan di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan pidana pejara 3 tahun. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus atau case approach. Unsur-unsur tindak pidana pasal 363 KUHP yang menjadi alasan pemberat dalam putusan tersebut ada 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Putusan No.109/Pid.B/2024/PN Jkt Utr yang merupakan unsur tersebut yaitu: Barang Siapa, Mengambil barang sesuatu, Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada system pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. / The crime of theft with weighting causes losses and suffering experienced by crime victims,this has attracted the attention of the writer to examine one of the North Jakarta District Court Decisions. Case Number: 109/Pid.B/2024/PN Jkt Utr was charged with the first alternative charge namely violating Article 363 paragraph (1) 5 of the Criminal Code, prosecuted by the Public Prosecutor with a prison sentence of 3 years, and sentenced by the North Jakarta District Court Judge to a prison sentence of 3 year. The type of research used in writing this thesis is normative legal research with a case approach. There are 2 elements of a criminal offense under Article 363 of the Criminal Code which are the reasons for weighting the decision, namely the subjective element and the objective element. Decision No.109/Pid.B/2024/PN Jkt Utr which constitutes this element, namely: Any person who takes something, enters the place of committing a crime, or to get to the item taken, does so by breaking, cutting or climbing, or with false keys, false orders or false positions. The judge's considerations in handing down a decision must reflect a sense of justice for both the victim and the defendant. To determine whether the defendant is proven guilty or not, the judge must be guided by the evidentiary system as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Actions (login required)

View Item