Tinjauan Yuridis tentang Pemberian Informasi Pasien Berupa Manfaat yang Tidak Dijamin bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

Hapsari, Muyi Ayoe (2025) Tinjauan Yuridis tentang Pemberian Informasi Pasien Berupa Manfaat yang Tidak Dijamin bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (624kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (385kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (370kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (523kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (195kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (426kB)

Abstract

Program Jaminan Kesehatan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Isu utama dalam implementasi JKN adalah ketidakpastian yang dihadapi pasien mengenai manfaat yang dijamin dan yang tidak dijamin. Beberapa rumah sakit mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas, baik karena kurangnya pemahaman tentang regulasi atau keterbatasan dalam sistem informasi kesehatan mereka. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi Rumah Sakit terkait pemberian informasi pasien mengenai manfaat yang tidak dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan dan bagaimana implementasi pemberian informasi pasien di Rumah Sakit ditinjau dari Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang mengkaji hukum baik sebagai aturan dogmatis maupun dalam kaitannya dengan praktik di masyarakat. Pendekatan ini melibatkan analisis teori, konsep, dan metode dari perspektif hukum dogmatis, termasuk kajian terhadap aspek teori, filosofi, struktur, konsistensi, serta bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memberikan informasi jelas kepada pasien terkait manfaat yang dijamin dan tidak dijamin oleh JKN, seperti layanan di luar fasilitas BPJS, estetika, infertilitas, serta pengobatan tradisional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Pembaruan ini mempertegas perlindungan hukum pasien dan menekankan pentingnya transparansi untuk mencegah kesalahpahaman dan sengketa. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 memperkuat pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan jumlah peserta, dan memperluas kerja sama fasilitas kesehatan. Namun, tantangan seperti tunggakan iuran, persebaran fasilitas yang tidak merata, defisit BPJS, dan kualitas layanan masih perlu diatasi. Peraturan ini juga menjamin perlindungan hukum bagi peserta melalui pemenuhan hak-hak pasien sesuai standar. Efektivitas sanksi dan pengawasan harus ditingkatkan untuk mendukung kepatuhan. Dengan implementasi optimal, Peraturan ini dapat memastikan keadilan, kualitas layanan, dan keberlanjutan program JKN. / The Health Insurance Program is one of the government's efforts to ensure fair and equitable access to health services for all levels of society. A key issue in JKN implementation is the uncertainty patients face regarding covered and non-covered benefits. Some hospitals may not fully fulfill their obligation to provide complete and clear information, either due to a lack of understanding of the regulations or limitations in their health information systems. The formulation of the problem is how legal protection for hospitals related to providing patient information regarding benefits that are not guaranteed in the Health Insurance Program and how the implementation of providing patient information in hospitals is reviewed from Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance. This research uses the normative method, which examines law both as a dogmatic rule and in relation to practice in society. This approach involves analyzing theories, concepts, and methods from a dogmatic legal perspective, including a study of aspects of theory, philosophy, structure, consistency, and legal language in legislation. The results show that hospitals working with BPJS Kesehatan are required to provide clear information to patients regarding benefits that are and are not covered by JKN, such as services outside BPJS facilities, aesthetics, infertility, and traditional medicine based on Presidential Regulation 82/2018 and Presidential Regulation 59/2024. These updates reinforce patient legal protections and emphasize the importance of transparency to prevent misunderstandings and disputes. Presidential Regulation 82/2018 strengthens the implementation of the National Health Insurance (JKN), increases the number of participants, and expands health facility cooperation. However, challenges such as contribution arrears, uneven distribution of facilities, BPJS deficits, and service quality still need to be addressed. This regulation also guarantees legal protection for participants through the fulfillment of patient rights according to standards. The effectiveness of sanctions and supervision must be improved to support compliance. With optimal implementation, this Regulation can ensure equity, service quality, and sustainability of the JKN program.

Actions (login required)

View Item