Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikanke Otoritas Jasa Keuangan

Febriyanti, Emilia and Widiarty, Wiwik Sri and Tehupeiory, Aartje (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikanke Otoritas Jasa Keuangan. Action Research Literate, 8 (5). pp. 1-13. ISSN 2808-698

	Text PERLINDUNGANHUKUM.pdf Download (356kB)
	Text (Hasil_Turnitin) HasilTurnitinPERLINDUNGANHUKUM.pdf Download (3MB)

Abstract

Perusahaan asuransi menanggung pertanggungan selama pengangkutan dari pelabuhan hingga ke tempat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa tentang penolakan klaim polis asuransi, mengkaji dan menganalisa tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi. Teori yang digunakan ialah Teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban hukum. Metode yang diterapkan dalah kajian metode penelitian yuridisnormatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan analitis (Analytical Approach).Hasil Penelitian upaya pemberian perlindungan hukum terhadap tertanggung khususnya dalam penolak klaim polis asuransi yang diajukan ke Otoritas Jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan prinsip –prinsip pelaksanaannya, antara lain: Prinsip Transparansi, Prinsip Perlakuan yang adil, Prinsip Keadilan, Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data, Prinsip Penanganan Pengaduan dan Hambatan yang dihadapi adalah Kendala Internal, meliputi Pengaduan yang disampaikan nasabah kurang jelas dan Bukti pengaduan berupa dokumen pendukung yang disampaikan kurang lengkap, kendala Eksternal, yaitu: Kurangnya Informasi yang didapat dan Kurangnya pemahaman Tertanggung terhadap produk-produk asuransi yang ingin dilakukan. Serta, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Kesimpulan: kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim asuransi asuransi, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif. / The insurance company covers coverage during transportation from the port to the destination. This study aims to understand and analyze the efforts and obstacles of the Financial Services Authority to resolve disputes regarding the rejection of insurance policy claims, review and analyze the authority of the Financial Services Authority in legal protection of the insured in the rejection of insurance policy claims. The theories used are the theory of justice, the theory of legal protection and the theory of legal responsibility. The method applied is the study of normative juridical research methods. The research approach used in this study is the Law Approach (Statue Approach) and Analytical Approach (Analytical Approach). The results of the research are efforts to provide legal protection to the insured, especially in rejecting insurance policy claims submitted to the Financial Services Authority. The Financial Services Authority in carrying out its implementation principles, among others: Transparency Principles, Fair Treatment Principles, Fairness Principles, Data Confidentiality and Security Principles, Complaint Handling Principles and Obstacles faced are Internal Obstacles, including complaints submitted by customers are unclear and Evidence of complaints in the form of supporting documents submitted is incomplete, External obstacles, namely: Lack of Information obtained and Lack of understanding Insured against insurance products that want to be done. Also, the Financial Services Authority functions to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector in Indonesia. Conclusion: the authority of the Financial Services Authority in providing legal protection to the Insured in the rejection of insurance insurance claims, namely by providing preventive and repressive legal protection.

Actions (login required)

View Item