KEWAJIBAN KORPORASI DALAM PENDIRIAN RUMAH SAKIT YANG MERATA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF HUKUM KESEHATAN UNTUK MENINGKAT-KAN KEADILAN DAN PEMERATAAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945

Khiat, Yulisar (2024) KEWAJIBAN KORPORASI DALAM PENDIRIAN RUMAH SAKIT YANG MERATA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF HUKUM KESEHATAN UNTUK MENINGKAT-KAN KEADILAN DAN PEMERATAAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945. S3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Cover_Daftar_Isi_Abstrak) COVER DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Bab_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Bab_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Bab_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (935kB)
	Text (Bab_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Bab_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (174kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (274kB)

Abstract

Pemerintah wajib menyediakan dan meningkatkan mutu layanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa negara bertanggung jawab atas tersedianya fasilitas layanan kesehatan dan layanan umum yang layak. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Ayat 1 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan perseorangan dan masyarakat Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024, bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik. Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit membutuhkan izin operasional dan izin pendirian yang diberikan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah setempat melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara ELektronik (Online Single Submission) yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS. Pelaksanaan proses perizinan perlu dihubungkan dengan pemerataan ketersediaan layanan keseha-tan di wilayah terpencil. Masih terdapat ketidakselarasan praktek dilapangan yang menjadi permasalahan percepatan perolehan izin bagi penyelenggara Rumah Sakit. Kriteria penilaian tingkat keberhasilan atas kebijakan alokasi penyediaan layanan rumah sakit yang merata meliputi efisiensi, kualitas dan pemerataan. Metode penelitian yakni yuridis normatif digunakan untuk analisa dan kajian tentang 1) Kewajiban korporasi dalam penyelenggaraan Rumah Sakit secara merata di Indonesia; 2) Re-formulasi Peraturan Menteri Kesehatan tentang penerapan peraturan atas kewajiban jaringan Rumah Sakit dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia sesuai perspektif hukum kesehatan; 3) Perlindungan hukum dan tanggung jawab bagi korporasi dalam melakukan aktivitasnya. Persyaratan lokasi pendirian RS telah diatur, namun masih kurangnya akses masyarakat daerah terpencil, re-formulasi penerapan kewajiban jaringan rumah sakit bagi korporasi dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, rumusan perlindungan hukum dan tanggung jawab korporasi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024.

Actions (login required)

View Item