Perlindungan Hukum Hak Atas Penggunaan Merek Yang Berakhir Dengan Penetapan Merek Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:575 K/PDT.SUS HKI/2020)

Pangalila, Denny and Nainggolan, Bernard (2024) Perlindungan Hukum Hak Atas Penggunaan Merek Yang Berakhir Dengan Penetapan Merek Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:575 K/PDT.SUS HKI/2020). Action Research Literate, 8 (7). pp. 1-8. ISSN 28086988

	Text PerlindunganHukumHakAtasPenggunaanMerek.pdf Download (305kB)
	Text (Hasil_Turnitin) HasilTurnitinPerlindunganHukumHakAtasPenggunaanMerek.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dan penetapan hak merek di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus "Ayam Geprek Bensu". Tujuannya adalah untuk menganalisis penerapan fungsi merek menurut hukum positif Indonesia dan tantangan perlindungan hukum terkait perbedaan putusan antara Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengutamakan analisis substansi peraturan perundang�undangan, buku, jurnal, makalah, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum merek di Indonesia, mempertegas perlunya konsistensi interpretasi hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait. perlindungan hukum, merek, Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, kepastian hukum / This research discusses the legal protection of trademark use and the determination of trademark rights in Indonesia, focusing on the case study "Ayam Geprek Bensu". The purpose is to analyze the application of the trademark function according to Indonesia's positive law and the challenges of legal protection related to the difference in decisions between the Supreme Court and the Minister of Law and Human Rights in the case. The method used is normative juridical research by prioritizing the analysis of the substance of laws and regulations, books, journals, papers, and jurisprudence. The results of the study show the complexity in trademark law enforcement in Indonesia, emphasizing the need for consistency in legal interpretation to ensure fairness and legal certainty for all parties involved. Keywords: legal protection, trademarks, Supreme Court, Minister of Law and Human Rights, legal certainty

Actions (login required)

View Item