Analisis Yuridis Terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku dalam Panggilan Video Seksual (VCS) di Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Artanta, Adela Isadora (2024) Analisis Yuridis Terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku dalam Panggilan Video Seksual (VCS) di Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (444kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (388kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (401kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (383kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (251kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (350kB)

Abstract

Video Call Sex (VCS) belum tercantum secara spesifik dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum dan kepastian hukum terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku VCS. Penelitian ini menggunakan pendekatan dari bahan hukum primer seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 44 Tahun Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahan hukum sekunder, dan tersier. Meskipun demikian, VCS masuk dalam ranah pornografi. Dikatakan sebagai pelaku adalah orang yang menyebarluaskan VCS. Kemudian, sanksi pidana terhadap pembeli dalam konteks memperjualbelikan layanan ini dapat dikaitkan berdasarkan Pasal 4 UU Pornografi junto Pasal 55 KUHP. Kata Kunci: Video Call Sex, Sanksi Pidana, Kesusilaan, Pornografi, Media Sosial. / The main issue of Video Call Sex in this research is regarding legal protection and legal certainty related to the enforcement of criminal sanctions against VCS perpetrators. The type of research used in this writing is normative jurisprudence with a statute approach, as well as using secondary data of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research uses approaches from primary legal materials such as the Criminal Law Book, Law Number 1 of 2023, Law Number 44 of 2008 on Pornography, Law No. 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions, Act No. 32 of 2002 on Broadcasting, Act Number 23 of 2002 about Child Protection, Secondary and Tertiary Legal Materials. Even though VCS are in the pornographic realm, it is said that the perpetrator was the person who distributed VCS. Then, criminal sanctions against the buyer in the context of selling this service can be attributed under Article 4 of the Pornography Act along with Article 55 of the Code. Keywords: Video Call Sex, Criminal Sanctions,Degency, Pornography, Social Media.

Actions (login required)

View Item