Keabsahan Perkawinan Penghayat Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia

Bonaparte, Napoleon (2024) Keabsahan Perkawinan Penghayat Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisi.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (628kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (786kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (595kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (544kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (208kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (408kB)
	Text (Lampiran) lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Indonesia terkenal akan kaya akan budaya dan agama Perkawinan sering kali diatur berdasarkan keyakinan agama atau kepercayaan dari masing-masing individu ,namun penghayat kepercayaan sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan resmi terhadap pernikahan mereka.Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan regulasi dan kurangnya pemahaman masyarakat luas tentang hak-hak penghayat kepercayaan .Padahal penghayat kepercayaan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan penganut agama lainnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kebsahan perkawinan penghayat di Indonesia,dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan penghayat kepercayaan agar perkawinannya mendapatkan pengesahan oleh negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu metode yang memadukan bahan hukum primer dengan data yang diperoleh selama di lapangan. Pendekatan menggunakan pendekatan sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan menggunakan data primer yang terdiri dari observasi,wawancara, data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, serta peraturan perundangan yang terkait. Dari hasil penelitian bahwa pengesahan perkawinan penghayat kepercayaan didapatkan dengan pernikahan yang dilakukan di depan pemuka penghayat kepercayaan yang dianutnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah demgan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Upaya yang dapat dilakukan penganut penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pengesahan yaitu setelah menikah di depan pemuka penghayat kepercayaan dan mendapatkan surat perkawinan yang kemudian dibawa ke dinas catatan sipil untuk didaftarkan dan mendapat akta perkawinannya. / Indonesia is known for being rich in culture and religion. Marriages are often arranged based on the religious beliefs or beliefs of each individual, but believers often face difficulties in getting official recognition for their marriages. This is due to unclear regulations and a lack of understanding among the wider community about The rights of believers. In fact, believers are part of Indonesian society who have the same rights as adherents of other religions. The formulation of the problem in this thesis is how valid marriages of believers are in Indonesia, and what efforts can be made by believers so that their marriages can be validated by country. This research is empirical juridical legal research, namely a method that combines primary legal materials with data obtained while in the field. The approach uses a sociological approach. The research specifications used are analytical descriptive. The data used uses primary data consisting of observations, interviews, secondary data consisting of library materials such as books, scientific works, journals, and related laws and regulations. From the research results, legalization of marriages for adherents of a faith is obtained by a marriage carried out in front of leaders of adherents of the faith they adhere to as regulated in Article 2 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and also Government Regulation No. 40 of 2019 concerning the implementation of the Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration. and the efforts made by adherents of the faith to obtain validation, namely after getting married in front of a leader of the faith and obtaining a marriage certificate, then taking it to the civil registry to be registered and obtaining the marriage certificate.

Actions (login required)

View Item