Dekonstruksi Kebijakan dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor dalam Mempercepat Perkembangan Investasi pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0)

Mbunai, La Ode (2024) Dekonstruksi Kebijakan dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor dalam Mempercepat Perkembangan Investasi pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0). S3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) COVER DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (252kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (729kB)

Abstract

ABSTRAK Judul Disertasi: Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0). Kata Kunci: Kegiatan Investasi pada sektor pertambangan perlu dilakukan Dekontruksi agar pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan baik dari aspek materi hukum, kelembagaan dan aparatur, pelayanan hukum maupun budaya hukum masyarakat dapat memberikan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan investor dalam menciptakan pempercepat perkembangan investasi pada sektor pertambangan menuju masyarakat lima titik nol (5.0), kemudian aktivitas investasi pada sektor pertambangan yang pada pelaksanaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, selanjutnya disebut dengan UU Minerba, yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara dirasa masih kurang efektif memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil. / ABSTRACT Dissertation Title: Policy Deconstruction and Legal Certainty as an Effort to Protect Investors in Accelerating Investment Development in the Mining Sector towards a Five Point Zero Society (5.0). Keywords: Investment activities in the mining sector need to be deconstructed so that the management of natural resources, especially mining, both from the aspects of legal material, institutions and apparatus, legal services and community legal culture can provide legal certainty as an effort to protect investors in creating accelerated investment development in the sector mining towards the five zero point (5.0) community, then investment activities in the mining sector which in implementation are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, hereinafter referred to as the Law Minerba, which can provide a legal basis for steps to reform and reorganize mineral and coal mining management and exploitation activities, is still deemed to be less effective in providing legal certainty and fair legal protection.

Actions (login required)

View Item