Hak Menguasai Negara dalam Konfigurasi Politik Hukum Agraria di Indonesia

Bahari, Syaiful (2024) Hak Menguasai Negara dalam Konfigurasi Politik Hukum Agraria di Indonesia. S3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HAL COVER JUDUL DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (525kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (780kB)

Abstract

Hak Menguasai Negara adalah hak konstitusional yang diberikan kepada negara dalam menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai negara tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan selanjutnya diderivasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tidak dimaknai negara sebagai pemilik tanah (staatslands eigendom), sebagaimana konsep penguasaan tanah di masa kolonial yang dikenal dengan domein verklaring. Namun, penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, harus dimaknai secara luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber-sumber agraria, sebagai asas kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat yang ditujukan untuk kemakmuran bersama dan menciptakan keadilan sosial. Kedudukan negara dalam penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikonstruksikan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kewenangannya hanya dibatasi pada mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad), untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, tanah dalam politik hukum pertanahan nasional yang terumuskan dalam UUPA 1960, tidak lagi dijadikan sebagai alat perdagangan dalam perekonomian liberal, penghisapan, dan marginalisasi rakyat, sebagaimana yang terjadi di masa kolonial Belanda. Hak menguasai negara dalam politik hukum agraria di Indonesia, telah mengalami evolusi sejarah panjang dari era kolonial hingga era reformasi. Meskipun Indonesia sudah merdeka dan memiliki hukum agraria nasional yang baru, namun asas-asas hukum agraria kolonial Belanda yang tercantum dalam Agrarische Wet S.1870-55, masih melekat dan mempengaruhi pembentukan hukum pertanahan nasional. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini selain berpijak pada kajian hukum normatif, tetapi juga menggunakan teori dan pendekatan sejarah hukum dan politik hukum. Dari penelitian ini, diperoleh hasil: (i) Hak menguasi negara adalah salah satu asas hukum publik yang digunakan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umum; (ii) Watak rezim politik dan sistem ekonomi menentukan hak menguasai negara digunakan untuk kepentingan populis atau elitis; dan (iii) Politik hukum yudisial melalui Mahkamah Konstitusi menjadi jalan untuk membentuk pemaknaan baru atas hak menguasi negara. Kata Kunci : Hak menguasai negara, konfigurasi politik, politik hukum agraria. / The right to manage the state is a constitutional right given to the state to manage the earth, water and natural resources contained therein. The right is stated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, and is further derived in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations. The state’s right to manage is not interpreted by the state as owner of the land (staatslands eigendom), as was the concept of land control in the colonial period, which was known as Domein Verklaring. However, managed by the state in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution must be interpreted broadly, originating and derived from the concept of popular souvereignity over all agrarian resources, as principle of public ownership by the people’s collectivity aimed to creating prosperity and social justice. The position of the state in managing the earth, water and natural resources contained therein, is contructed by Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Contitution, is knowledged as limited authority of the state to implementing policies (beleid) dan administration (bestuursdaad), regulation (regelendaad), management (beheersdaad), and supervision (toezichthoudensdaad), for the purpose of the greatest prosperity of the people. Thus, land in the national agrarian law politics formulated in UUPA 1960, is no longer used as a tool for trade in the liberal economy, exploitation, and marginalization of people, as happened in the Dutch colonial period. The right to manage the state in agrarian law politics in Indonesia has experienced a long historical evolution from the colonial era to reform era. Eventhought Indonesia has bacome independent and has a new agrarian national law, the principle of Dutch colonial agrarian law contained in Agrarische Wet S.1870-55, are still inherent and influence the formation of national land law. Therefore, to answer the question above, this research is not only based on normative legal studies, but also uses theories and approaches from legal history and legal politcs. From this research, the following results were obtained: (i) the right control the state is one of the principles of public law which is used to prosperity and general welfare; (ii) the nature of the political regime and economic system determines that the right to manage the state is used for populist or elitis interest; (iii) judicial legal politics through the Contitutional Court is a way to form a new meaning of the right to manage the state. Key Word :The right to manage of the state, political configuration, agrarian law politics

Actions (login required)

View Item