Pembatasan Wewenang Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fungsi Pelayanan Publik oleh Administrasi Negara

Wicaksono, Sony Catur (2017) Pembatasan Wewenang Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fungsi Pelayanan Publik oleh Administrasi Negara. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (714kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (715kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (787kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (610kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (428kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan diskresi dan pertentangan dengan asas legalitas yang merupakan prinsip dasar suatu negara hukum, serta penyalahgunaan yang mungkin dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya. Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan hukum yang sifatnya yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan data secara kepustakaan baik itu berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pejabat administrasi negara seringkali menemui persoalan dalam masyarakat yang belum diatur atau tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Konskuensi yuridis Indonesia sebagai negara hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan atau keputusan pemerintah haruslah mengacu atau dilandasi oleh dasar hukum sebagai pijakannya (asas legalitas). Namun menjadi suatu hal umum bahwa seringkali kaidah hukum yang dibuat oleh pemerintah selalu tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu pejabat administrasi negara diberikan kewenangan bebas dalam bentuk kewenangan diskresi untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara cepat dan tepat. Namun kewenangan diskresi tersebut sangat rawan disalahgunakan oleh pejabat adiministrasi negara, penyelahgunaan itu bisa berupa perbuatan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) atau perbuatan yang sewenang-wenang (willekeur) yang dapat berujung terjadinya tindak pidana, khususnya korupsi dan gratifikasi. Oleh karena itu kewenangan bebas tersebut harus diatur secara jelas dan terukur. Berdasarkan hasil penelitian, diskresi memang diperlukan pada setiap negara hukum karena lingkup aturan atau asas legalitas, tidak menjangkau secara komprehensif dan detail bagaimana setiap pejabat administrasi dapat menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya di lapangan. Namun diskresi tentu pada pelaksanaannya hendaknya selalu menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai tolok ukurnya. Diskresi oleh pejabat administrasi negara juga bisa dibawa ke pengadilan dalam ranah pidana apabila merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara tersebut menyimpang dari maksud dan tujuan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang, yang berakibat pada keuntungan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi sehingga dapat merugikan negara/perekonomian negara yang sebagaimana dengan tegas diatur pada peraturan perundang-undangan. KATA KUNCI : Pejabat Administrasi Negara, Diskresi, Asas Legalitas.

Actions (login required)

View Item