Proses Hukum terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Napitupulu, Tongam Praynindo Parlindungan (2024) Proses Hukum terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarisiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (873kB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (371kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (543kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (486kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (495kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (47kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (143kB)

Abstract

Perilaku yang serakah, yang mencerminkan ketidakpuasan yang berlebihan terhadap hak milik orang lain, menunjukkan kurangnya empati dan integritas. Misalnya seseorang mengambil hak orang lain hanya untuk menguntungkan diri sendiri, itu menciptakan perilaku buruk dan merugikan, Korupsi dalam kehidupan sehari-hari mencakup beberapa praktik yang merugikan masyarakat maupun merugikan negara. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan militer merupakan dasar hukum bagi prajurit TNI yang melakukan berbagai tindak pidana bahkan seperti korupsi. Menurut Undang-undang ini terkait Pemberantasan Tipikor, Pidana militer adalah hukuman yang diberikan kepada anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana kriminal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPM, Kasus korupsi militer merupakan isu yang menarik perhatian publik. Dalam penyelesaiannya persidangan peradilan militer adalah proses hukum yang dilakukan oleh pengadilan militer untuk mengadili anggota militer yang didakwa melakukan pelanggaran pidana. Proses ini termasuk pendaftaran perkara, pemanggilan tersangka dan saksi, pembacaan dakwaan, pemeriksaan bukti dan saksi, tanggapan dan pembelaan tersangka, dan pembacaan tuntutan juga putusan. Ketentuan dalam KUHPM mengatur semua tahapan ini untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum militer. Adapun anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu dapat menggunakan penyidik militer untuk sebagai mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Hal ini didasari sebagaimana mestinya Tugas dan tanggung jawab prajurit TNI antara lain bersikap ramah, santun, melindungi hak-hak masyarakat, dan membantu masyarakat. Kata kunci : Korupsi, Prajurit TNI, Peradilan Militer. / Greedy behavior, which reflects excessive dissatisfaction with the property rights of others, shows a lack of empathy and integrity. For example, someone takes someone else's rights just to benefit themselves, this creates bad and detrimental behavior. Corruption in everyday life includes several practices that are detrimental to society and detrimental to the state. In Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, it is the legal basis for TNI soldiers who commit various criminal acts, including corruption. According to this Law related to the Eradication of Corruption, Military punishment is a punishment given to TNI members who commit disciplinary violations or criminal crimes in accordance with the provisions regulated in the KUHPM, The military corruption case is an issue that attracts public attention. In its conclusion, a military court trial is a legal process carried out by a military court to try military members accused of committing criminal offenses. This process includes registering the case, summoning suspects and witnesses, reading the indictment, examining evidence and witnesses, responding and defending the suspect, and reading the charges and verdict. The provisions in the KUHPM regulate all these stages to ensure justice and transparency in military law enforcement. Military members who commit criminal acts of corruption can be prosecuted under the Military Criminal Code (KUHPM). The investigation process carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK) can certainly use military investigators to collect evidence and information related to corruption cases involving members of the military. This is based on the duties and responsibilities of TNI soldiers, including being friendly, polite, protecting people's rights and helping the community. Key world : Corruption, TNI Soldiers, Military Justice

Actions (login required)

View Item