Bantuan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1779/Pid.B/2007/Pn.Jkt.Tim Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 425/Pid/2007/PT.DKI)

Nayagam, Fromensius (2017) Bantuan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1779/Pid.B/2007/Pn.Jkt.Tim Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 425/Pid/2007/PT.DKI). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (277kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (214kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (584kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (453kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (176kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (173kB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana mendapatkan suatu haknya atas bantuan hukum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan bahwa seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana berhak untuk di dampingi oleh penasehat hukum sejak ia ditangkap sampai proses pemeriksaan di Pengadilan. Pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana adalah agar proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun sampai di tingkat pengadilan berjalan sesuai dengan proses hukum tanpa adanya intimidasi terhadap anak maupun tindakan kesewenangan dalam pemeriksaan terhadap anak.

Actions (login required)

View Item