Analisis Penerapan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Kepastian Hukum sebagai Salah Satu Syarat Terpenuhinya Unsur Tindak Pidana Korupsi

Pangaribuan, Nalom (2024) Analisis Penerapan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Kepastian Hukum sebagai Salah Satu Syarat Terpenuhinya Unsur Tindak Pidana Korupsi. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (366kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (414kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (336kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (453kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (187kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (195kB)

Abstract

Sesuai dengan penjelasan Pasal 32 UU No. 20/2001 Tentang Perubahaan Atas UU/31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, bahwa kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Rumusan masalah bagaimana kewenangan BPK dan BPKP dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan hukum yang berlaku, dan bagaimana penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi berdasarkan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang bahannya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Analisa data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Temuan penelitian yang ditemukan yaitu bahwa BPK berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 15 tahun 2006 Tentang BPK sekaligus aparat pengawasan ekstern, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional. Ketentuan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK disebutkan, BPK berhak menghitung kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) jo. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang diperkuat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012. / concerning Amendments to Law/31/1999 concerning Corruption Crimes, that state financial losses are losses whose amount can be calculated based on the findings of the authorized agency or appointed public accountant. Formulation of the problem obtained what is the authority of the BPK and BPKP in conducting an audit of calculation of state financial losses based on applicable law, and how to apply the elements of state financial losses in handling corruption cases based on legal certainty. This research is a normative juridical type, using secondary data whose material consists of primary legal material, secondary and tertiary legal material. Data analysis used in writing this research used qualitative research methods. It is concluded that the BPK has the authority to calculate state financial losses in accordance with the provisions of Article 10 of Law Number 15 of 2006 concerning the BPK as well as an external supervisory apparatus, the BPKP is the government's internal supervisory apparatus tasked with carrying out government affairs in the field of state financial supervision and national development. The provisions of Law No. 15 of 2006 concerning the BPK state that the BPK has the right to calculate state losses resulting from unlawful acts. Based on the provisions of Article 1 Paragraph (1) jo. Article 2 Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency, which is strengthened by the jurisprudence of Constitutional Court Decision Number 31/PUU-X/2012.

Actions (login required)

View Item