Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Robot Trading dalam Perspektif Hukum Pidana dan UU ITE

Christian, Christian (2024) Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Robot Trading dalam Perspektif Hukum Pidana dan UU ITE. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (890kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (617kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (678kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (941kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (592kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (43kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (357kB)

Abstract

Robot trading merupakan sebuah sistem yang dimanfaatkan dalam mengambil keputusan investasi. Sering kali robot trading ini digunakan untuk trading dalam pasar valas. Namun, robot trading justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang instan. Para korban awalnya bisa menikmati keuntungan dari uang yang ditanamnya, tapi ketika bermasalah, uang tersebut tak bisa ditarik. Para korban pun ramai-ramai mengadukan pemilik robot trading ke pihak berwenang. Permasalahan lain muncul sebab kerugian yang dialami para korban kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading begitu besar. Selain memberikan efek jera pada pelaku kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading diperlukan pula pengembalian hak bagi para korban. Sebab kerugian yang dialami begitu besar mengingat turut berdampak bagi bangsa dan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Robot Trading? Dan (2) Bagaimana Peran Pemerintah Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Robot Trading Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan UU ITE. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan di perpustakaan, berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Investasi terhadap penyalahgunaan robot trading. Bahan hukum yang didapat dari perpustakaan dipilih dan dihimpun secara sistimatik sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi robot trading untuk mengantisipasi adanya investasi bodong/ilegal, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluarkan instrumen hukum berupa regulasi dengan tujuan salah satunya adalah memberikan perlindungan atas investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Regulasi tersebut berupa pengaturan pendirian, pengaturan dalam menjalankan usaha, pengaturan dalam memasarkan produk terhadap konsumen atau masyarakat hingga pengaturan terkait sanksi yang akan dikenakan apabila pelaku usaha jasa keuangan melanggar ketentuan regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang bertugas khusus untuk memberikan edukasi serta perlindungan kepada masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai payung hukum terhadap investor. / Trading robots are a system that is used to make investment decisions. Often this trading robot is used for trading in the forex market. However, trading robots are actually used to seek instant profits. The victims were initially able to enjoy the profits from the money they invested, but when there was a problem, the money could not be withdrawn. The victims also began to complain about the trading robot owners to the authorities. Another problem arises because the losses experienced by victims of illegal investment crimes under the guise of trading robots are so large. Apart from providing a deterrent effect on perpetrators of illegal investment crimes under the guise of trading robots, it is also necessary to restore the rights of the victims. Because the losses experienced were so great considering that they also had an impact on the nation and state. Formulation of the problem in this research: (1) What is the legal protection for victims of trading robot investment fraud crimes? And (2) What is the Government's Role in the Victims of Trading Robot Investment Fraud Crimes in the Perspective of Criminal Law and the ITE Law? This type of research is normative juridical. Normative juridical research is a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. The technique for collecting legal materials is carried out through literature studies in libraries, in the form of documents and laws and regulations relating to investment crimes against the misuse of trading robots. Legal materials obtained from the library are selected and collected systematically so that they can be used as a reference in conducting analysis. Legal protection for victims of trading robot investment fraud to anticipate fake/illegal investments, one of which is the Financial Services Authority which issues legal instruments in the form of regulations with one aim being to provide protection for investments made by the public. These regulations take the form of establishment regulations, regulations for running a business, regulations for marketing products to consumers or the public and regulations regarding sanctions that will be imposed if financial services business actors violate the regulatory provisions set by the Financial Services Authority. The Financial Services Authority also provides knowledge to the public through the Consumer Education and Protection Sector which has a special duty to provide education and protection to the public, so the government issued regulations in the form of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Financial Services Authority Regulation Number: 1 /POJK.07/2013 Concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector as a legal umbrella for investors.

Actions (login required)

View Item