Perlindungan Hukum terhadap Ajudan dalam Melaksanakan Perintah Jabatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel.)

Heikal, Heikal (2024) Perlindungan Hukum terhadap Ajudan dalam Melaksanakan Perintah Jabatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel.). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (785kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (544kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (771kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (493kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (635kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (42kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (174kB)

Abstract

Ajudan dalam menjalan tugas dan fungsinya kerap kali terjadi penyelewangan atau pelanggaran khususnya dalam konteks melaksanakan perintah jabatan. Ajudan yang menjalankan dan melaksanakan perintah jabatan yang mengakibatkan adanya sebuah tindak pidana menjadi permasalahan baru, khususnya dalam konteks pertanggung jawaban hukumnya. Dalam hukum pidana dikenal alasan hapusnya tindak pidana yang salah satunya adalah melaksanakan perintah jabatan, akan tetapi dalam implementasinya tidak menjadi mudah untuk membebaskan seseorang yang melakukan tindak pidana atas perintah jabatan. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ajudan yang menjalankan perintah jabatan? Dan (2) Bagaimanakah wujud perlindungan hukum dan keadilan bagi ajudan dalam melaksanakan perintah jabatan berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Tanggal 15 Februari 2023?. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakan di perpustakaan, berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan. Bahan hukum yang didapat dari perpustakaan dan putusan pengadilan dipilih dan dihimpun secara sistematik sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Perlindungan hukum terhadap ajudan yang melaksanakan perintah jabatan menjadi sangat penting guna menhadirkan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap orang yang suatu waktu dapat bekerja sebagai ajudan dan melaksanakan perintah jabatan. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Tanggal 15 Februari 2023 ajudan yang melaksanakan perintah dari atasannya tetap dihukum secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh ajudan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji ulang, khususnya perihal pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim dalam mengambil putusan tersebut. Perlindungan hukum dan perwujudan keadilan bagi setiap orang khususnya ajudan yang melaksanakan perintah jabatan harus ditegakkan dan diimplementasikan. / In carrying out their duties and functions, adjutants often experience irregularities or violations, especially in the context of carrying out office orders. Adjutants who carry out and carry out office orders that result in a criminal act become a new problem, especially in the context of legal responsibility. In criminal law, there are known reasons for eliminating criminal acts, one of which is carrying out official orders, but in its implementation it is not easy to acquit someone who commits a criminal act based on official orders. Therefore, the problem formulation in this research is: (1) What is the legal protection for aides who carry out office orders? And (2) What is the form of legal protection and justice for adjutants in carrying out office orders based on the Judge's legal considerations in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel? This type of research is normative juridical. Normative juridical research is a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. The technique for collecting legal materials is carried out through literature studies in libraries, in the form of documents and statutory regulations and related court decisions. Legal materials obtained from libraries and court decisions are selected and collected systematically so that they can be used as a reference in conducting analysis. Legal protection for aides who carry out office orders is very important in order to provide protection, justice and legal certainty for everyone who at one time can work as an aide and carry out office orders. For example, in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel an aide who carries out orders from his superior is still criminally punished for the criminal act committed by the aide. This is very important to review, especially regarding the judge's legal considerations in making this decision. Legal protection and the realization of justice for everyone, especially aides who carry out office orders, must be upheld and implemented.

Actions (login required)

View Item