Perlindungan Hukum oleh Negara terhadap Pengusaha Pertambangan Terkait Pasal 162 Undang-Undang Minerba

Yosep, Willy (2024) Perlindungan Hukum oleh Negara terhadap Pengusaha Pertambangan Terkait Pasal 162 Undang-Undang Minerba. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Daftar_Singkatan_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarSingkatan.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (944kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (274kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (203kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (247kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (181kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (103kB)
	Text (Daftar_pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (184kB)

Abstract

Pasal 162 Undang-Undang Minerba menjadi salah satu peraturan yang banyak menarik perhatian mulai dari kalangan dari aktivis lingkungan hingga praktisi. Pasal 162 ini menimbulkan pro dan kontra, salah satu kontra karena isi Pasal 162 kata “merintangi” atau “mengganggu” dapat ditafsirkan secara luas oleh penegak hukum. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Apa dasar negara memberikan perlindungan terhadap investor dalam hal ini Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 Minerba dan Bagaimana hak masyarakat sekitar pertambangan yang meminta pertanggungjawaban jika pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 Minerba dapat dikesampingkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Nomor 3 Tahun 2020 Minerba, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 PPLH, PP Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan. Bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur lain, bahan hukum tertier berupa kamus, dan bahan hukum tersebut disusun dan dianalisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan pernyataan Pasal 162 dalam UU Minerba Tahun 2020 memberikan perlindungan pada pelaku usaha pertambangan bukan perlindungan kepada masyarakat. Maka, untuk menghindari perselisihan, perlu adanya peran pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pertambangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengusaha Pertambangan, Undang-Undang Minerba. / Article 162 of the Mining Law is one of the regulations that has attracted much attention from environmental activists to practitioners. Article 162 raises pros and cons, one of the cons because the content of Article 162 the words "hinder" or "interfere" can be interpreted widely by law enforcement. The formulation of the problem in this thesis is What is the basis for the state to provide protection for investors in this case Article 162 of Law Number 3 of 2020 Mining and How is the right of the community around the mining to hold accountable if business actors commit unlawful acts, so that Article 162 of Law Number 3 of 2020 Mineral and Coal can be set aside. This research is a normative legal research with a statutory approach (Statute Approach). The data used are secondary data in the form of primary legal materials: Law Number 4 of 2009 and Number 3 of 2020 Minerba, Law Number 32 of 2009 PPLH, PP Number 22 of 2010 concerning Mining Areas. Secondary legal materials are books and other literature, tertiary legal materials are dictionaries, and legal materials are compiled and analyzed. The results of the study can be concluded that Article 162 in Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal provides protection to mining business actors, not protection to the community. So, to avoid disputes, there needs to be a role for the government to involve the community in mining activities. Keywords: Legal Protection, Mining Businessmen, Mineral and Coal Law

Actions (login required)

View Item