Motif Negara G7 dalam Program Just Energy Transition Partnership ke Indonesia: Studi Kasus Kanada, Jerman dan Amerika Serikat

Hermawan, Pinkan Astina (2024) Motif Negara G7 dalam Program Just Energy Transition Partnership ke Indonesia: Studi Kasus Kanada, Jerman dan Amerika Serikat. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (382kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (947kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (451kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (624kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (787kB)

Abstract

Polikrisis energi global menghadirkan tantangan serius bagi ketersediaan dan keterjangkauan energi nasional di Indonesia yang mengakibatkan stagnasi dalam produksi energi nasional, ditambah dengan adanya perkembangan energi terbarukan yang belum signifikan. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengatasi polikrisis energi, seperti yang tercantum dalam Perpres No. 112 Tahun 2022, dinilai masih memiliki kekurangan dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan dan belum ada payung hukum yang setara dengan undang-undang. Just Energy Transition Partnership (JETP) muncul sebagai komitmen besar dalam transisi energi yang diinisiasi oleh negara-negara maju atau Group of Seven (G7) pada tahun 2023, dengan pendanaan sebesar US$20 miliar atau setara dengan Rp 300 triliun. JETP berorientasi pada bantuan luar negeri berdasarkan praktik-praktik Official Development Assistance (ODA) kontemporer. Keputusan bantuan luar negeri yang diberikan oleh G7 untuk mendukung proyek-proyek energi bernilai miliaran dolar ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk pembagian risiko antar aktor, tanggung jawab pembangunan infrastruktur, serta persyaratan hukum dan keuangan. Keberhasilan implementasi JETP akan bergantung pada seberapa efektif faktor-faktor ini dikelola untuk menciptakan keseimbangan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe eksplanatif, didukung oleh pengumpulan data wawancara dari lima informan yang mewakili negara anggota G7, Pemerintah Indonesia, dan Organisasi Masyarakat Sipil, serta studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat menguraikan aliran pendanaan JETP yang tidak hanya berfungsi sebagai bantuan untuk transisi energi kepada Indonesia, tetapi ada berbagai motif yang kompleks dan saling terkait, seperti motif moral dan kemanusiaan, motif keamanan politik dan nasional, motif ekonomi, serta motif lingkungan. / The global energy crisis presents serious challenges to the availability and affordability of national energy in Indonesia, resulting in stagnation in national energy production, coupled with the insignificant development of renewable energy. The Government of Indonesia's commitment to addressing the energy crisis, as stated in Presidential Regulation No. 112 of 2022, is considered to still have shortcomings in realising an equitable energy transition and there is no legal umbrella equivalent to a law. The Just Energy Transition Partnership (JETP) emerged as a major commitment in the energy transition initiated by developed countries or the Group of Seven (G7) in 2023, with funding of US$20 billion or equivalent to Rp300 trillion. The JETP is orientated towards foreign aid based on contemporary Official Development Assistance (ODA) practices. The foreign aid decisions made by the G7 to support these multi-billion dollar energy projects depend on a variety of factors, including risk sharing between actors, infrastructure development responsibilities, and legal and financial requirements. The successful implementation of the JETP will depend on how effectively these factors are managed to create a favourable balance for all parties involved. This research uses qualitative method with explanatory type, supported by interview data collection from three informants representing G7 countries, the Government of Indonesia, and Civil Society Organisations, as well as literature study. The results of this research can outline the JETP funding stream that not only serves as an aid to provide energy transition to Indonesia, but there are various complex and interrelated motives, such as moral and humanitarian motives, political and national security motives, economic motives, and environmental motives.

Actions (login required)

View Item