Evaluasi Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pph Pasal21 di Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Simanjuntak, Andreas (2020) Evaluasi Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pph Pasal21 di Badan Kepegawaian Negara (BKN). D3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarTabelDaftarGambar.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (465kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (549kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (259kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (376kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (536kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (343kB)

Abstract

Tujuan LPKL untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPh pasal 21 atas setia pegawai yang dikenakan pemotongan pajak pada Badan Kepegawaian Negaradan mengetahui mekanisme penyetoran atas setiap pemotongan Pengertian pajak pemghasilan menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak Penghasilan menutut Siti Kurnia Rahayu (2014:9) adalah Pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek luar negeri. Tarif pemotongan pajak sesuai pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut: sampe dengan 50 juta adalah 5% 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15% 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25% diatas 500 juta adalah 30% Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan pendapatan wajib pribadi penerapan tarif PTKP penerima upah mingguan, harian, atau berstatus tidak tetap,diatur dalam PMK No.102/PMK.010/2016 tarf PTKP yang ditatapkan: 1. Pajak Orang pribadi sejumlah Rp 54.000.000 2. Tambahan Wajib Pajak yang sudah menikah sebesar Rp 4.500.000 3. Penghasilan Tidak Kena Pajak istri yang mendapatkannya digabung dengan suami sebangan Rp 54.000.000 4. Tambahan maksimal tiga orang untuk tangguhan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat sejumlah Rp 4.500.000 Proses pengolahan data rekap gaji untuk perhitungan, pelaporan PPh 21 pegawai Badan Kepegawaian Negara bersumber dari data Januari – Desember 2019 Data rekap gaji 2019 yang di proses dan di buat secara manual yang bersumber dari data input gaji yang dilakukan setiap bulannya dan data penggajian tersebut menjadi suber yang kemudian di muat dalam Surat perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya akan di kirimkan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN). Selanjutnya akan diolah kembali dengan aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat) Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 atas Pegawai Badan Kepegawaian Negara tahun 2019 dasar pemotongan dan penyetoran dengan penghasilan kena pajak yaitu sebesar penghasilan netto dikurangi penghasilan Tidak Kena Pajak

Actions (login required)

View Item