Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Dihukum Ringan (Studi Kasus : Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap)

Manalu, Yepta Hamonangan Hot Asi (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Dihukum Ringan (Studi Kasus : Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (259kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (688kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (421kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (296kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (196kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (303kB)

Abstract

Narkotika adalah substansi atau obat yang berasal dari sumber tanaman atau non-tanaman, baik secara sintetis maupun semisintetis, yang dapat mengakibatkan perubahan atau penurunan kesadaran, penghilangan sensasi nyeri, dan memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika dibedakan dalam kategori-kategori yang diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Tindak pidana terkait narkotika dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Minat peneliti untuk mengkaji kasus ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara hukuman yang diberikan kepada terdakwa oleh hakim dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Perkara tersebut tercatat dengan nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap. Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan case approach. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Kitab Undangg- UndanggHukummPidana, Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, bahan hukum tertier berupa kamus, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Hakim dalam memutus Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap telah melanggar hukum dengan lebih memihak pada Surat Edaran Mahkamah Agung daripada Undang-Undang Narkotika. Tindakan tersebut bertentangan dengan hierarki perundang-undangan, di mana undang-undang merupakan peraturan tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Hakim juga melanggar prinsip legalitas, di mana setiap tindak pidana harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP. / Narcotics refer to substances or medications obtained from either plant or non-plant origins, produced synthetically or semi-synthetically. These substances have the ability to induce alterations in consciousness, alleviate pain sensations, and carry the risk of fostering dependence. The classifications of narcotics are governed by the provisions outlined in Law No. 35 of 2009. Criminal acts related to narcotics are described in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The researcher's interest in examining this case arises due to the inconsistency between the punishment given to the defendant by the judge and the legal basis regulated in the Law. The case is recorded with the number 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap. This research is normative legal research with a case approach. The data used are secondary data in the form of primary legal materials: Criminal Code, Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Decision Number 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap, while secondary legal materials are obtained from books or other literature, tertiary legal materials in the form of dictionaries, and the collected legal materials are compiled and analyzed. The conclusion drawn from this research is that the Judge in deciding Case Number 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap has violated the law by leaning more towards the Supreme Court Circular rather than the Narcotics Law. This action goes against the hierarchy of laws, where the law is the highest regulation under the Constitution. The Judge also violates the principle of legality, wherein every criminal act must be judged according to the applicable regulations, as stated in Article 1 of the Criminal Code.

Actions (login required)

View Item