Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Pekerja dalam Sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Phi/2017/Pn.Tjk)

Lowardy, Dezmonaldo Egat (2021) Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Pekerja dalam Sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Phi/2017/Pn.Tjk). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (368kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (432kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (19kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (167kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9kB)

Abstract

Tenaga kerja sebagai tulang punggung perekonomian perlu mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka dari itu pengusaha wajib untuk mendaftarkan para pekerjanya kedalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial agar hak-hak dari pekerja terpenuhi. Pekerja juga mendapat perlindungan hukum menurut Undang-undang No24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimana pengusaha mendapatkan sanksi apabila tidak mendaftarkan para pekerja kedalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,dalam pembahasan kewajiban perusahaan, dengan menggunakan metode yudiris normatif yang berdasarkan norma-norma hukum yang terdapat pada perundang-undangan.dan kebiasaan-kebiasaan. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.yang dimana pekerja mendapatkan perlindungan hukum apabila pekerja tidak didaftar kan kedalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan undang-undang tersebut pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 15 Ayat (1) mendapatkan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. / Labor as the backbone of the economy needs to get Social Security for Employment, therefore employers are obliged to register their workers with the Social Security Administration so that the rights of workers are fulfilled. Workers also receive legal protection according to Law No.24 of 2011 on Social Security Administering Bodies, where employers get sanctions for not registering workers with the Social Security Administration, in discussing company obligations, using the normative judicial method based on legal norms contained in legislation and customs. Based on Article 15 Paragraph (1) of Law No. 24 of 2011 on Social Security Administering Bodies. The employer is obliged to gradually register himself and his employees as participants with the Social Security Administering Body, where workers get legal protection if the worker is not registered with the Social Security Administering Body based on this law, the employer does not implement the provisions as meant in Article 15 Paragraph (1) to receive administrative sanctions in accordance with the provisions of Article 17 Paragraph (2) of Law Number 24 Year 2011 concerning Social Security Administering Bodies.

Actions (login required)

View Item