Tinjauan Hukum atas Kartel Tiket Pesawat oleh Dua Grup Maskapai Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Rospita, Asima (2020) Tinjauan Hukum atas Kartel Tiket Pesawat oleh Dua Grup Maskapai Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (483kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (482kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (646kB)
	Text (BAB_IIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (626kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (526kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (224kB)

Abstract

Kartel merupakan salah satu dari perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha. Kartel adalah persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli. Secara rinci dikatakan dalam Pasal 11 Undang￾undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berkaitan dengan Kartel, adapun yang menjadi pokok persoalan di sini adalah bagaimana efektivitas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dampak yang ditimbulkan akibat persaingan yang tidak sehat serta eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di tengah-tengah lingkup persaingan usaha, yang kemudian dikaitkan dengan kasus dugaan kartel tiket pesawat oleh dua grup maskapai. Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk membantu menjawab rumusan masalah tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Berdasarkan kronologi awal, maskapai Garuda dan Sriwijaya membuat kesepakatan Kerjasama Operasional (KSO) sekitar akhir tahun 2018 untuk membantu kinerja Sriwijaya, yang mengatur terkait banyak hal seperti penyesuaian rute, penyesuaian harga, dan kerjasama manajemen. Atas kerjasama tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah mengadvokasikan terkait batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar. Namun ternyata ada persinggungan tentang persaingan usaha di situ, karena perbantuannya itu terkesan menyentuh aspek-aspek koordinasi antar pesaing yang sebenarnya dilarang oleh Undang-undang. Maka dugaan pasal yang dilanggar dalam hal ini adalah Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Efektivitas Undang-undang Antimonopoli, dampak yang ditimbulkan akibat persaingan usaha tidak sehat, serta eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang menangani kasus persaingan tidak sehat pun, telah di jelaskan dalam pembahasan, berdasarkan buku-buku yang dibaca, serta berdasarkan hasil wawancara. / Cartel is one of the agreements that is prohibited in business competition. A cartel is a conspiracy or alliance between several product manufacturers similar with the aim of controlling its production, price and sales, as well to obtain a monopoly position. In detail it is stated in Article 11 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Competition Unhealthy Business, that: "Business actors are prohibited from entering into agreements with competing business actors, who intend to influence prices by regulate the production and/or marketing of goods and/or services, which can resulting in monopolistic practices and/or unfair business competition. Regarding the cartel, the main problem here is: how effective is Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition Monopoly Practices and Unfair Business Competition and their impacts due to unhealthy competition and the existence of the Competition Supervisory Commission Business (KPPU) in the midst of the scope of business competition, which then linked to the alleged case of an airline ticket cartel by two airline groups. This thesis writing method uses a Normative Juridical approach. This approach is also known as the library approach, namely by study books, statutory regulations and other documents related to this research. To help answer the problem formulation In addition, the author also conducted an interview with the Head of Public Relations and Cooperation, Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Based on the initial chronology, Garuda and Sriwijaya airlines created Operational Cooperation Agreement (KSO) around the end of 2018 for helps Sriwijaya's performance, which regulates many things such as adjustments routes, price adjustments, and management cooperation. Due to this collaboration, The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has advocated regarding this what boundaries should not be violated. But apparently there is contact about business competition there, because his assistance was impressive touches on aspects of coordination between competitors that are actually prohibited by Constitution. So the alleged article violated in this case is Article 5 and Article 11 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Practices Monopoly and Unfair Business Competition. Effectiveness of Laws Antimonopoly, the impact caused by unfair business competition, as well the existence of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an institution Even independent companies that handle cases of unfair competition have been explained in discussion, based on the books read, and based on the results interview.

Actions (login required)

View Item