Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Force Majeure oleh Debitor

Aristy, Andyta Linda (2024) Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Force Majeure oleh Debitor. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (353kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (461kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (425kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (434kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (233kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (297kB)

Abstract

Dampak dari Pandemi COVID-19 sangat dirasakan pada sektor perekonomian. Kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 juga semakin memperparah dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak pihak dalam perjanjian yang tidak dapat melaksanakan prestasi yang merupakan kewajibannya dalam suatu perjanjian. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penggolongan Pandemi COVID-19 sebagai force majeure dalam pelaksanaan perjanjian di Indonesia, dan 2) Bagaimana force majeure Pandemi COVID-19 sebagai alasan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif yaitu dengan melakukan pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari berbagai literatur.Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional mendorong banyak pihak untuk mempertimbangkan wabah COVID-19 sebagai suatu keadaan kahar (force majeure). Force majeure Pandemi COVID-19 menjadi dasar ketidakmungkinan pelaksanaan perjanjian yang mengakibatkan perlunya upaya untuk merestrukturisasi utang. Tren pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang semakin meningkat di Pengadilan Niaga sebagai akibat dari Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa permohonan PKPU dianggap sebagai salah satu upaya restrukturisasi utang yang dapat menyelamatkan usaha debitur dan juga memberikan keadilan bagi debitur serta kreditur. Kata Kunci : Covid-19, Force majeure, PKPU. / The repercussions of the COVID-19 pandemic have profoundly impacted the economic sector. Government policies restricting societal activities to curb the spread of the virus have exacerbated the challenges faced by the public. Many parties involved in contractual agreements find themselves unable to fulfill their contractual obligations. The primary issues of this research are: 1) How is the classification of the COVID-19 pandemic as a Force majeure event in contractual executions within the Indonesian context, and 2.) How is the COVID-19 Pandemic force majeure a reason for the Request for Postponement of Debt Payment Obligations?. This research adopts a normative approach, conducted by examining legal materials from literature. The research reveals that Presidential Decree Number 12 of 2020, designating the non-natural disaster of the spread of the Corona Virus Disease 2019 as a national calamity, prompts various stakeholders to contemplate the COVID�19 pandemic as a Force majeure event. The classification of the COVID-19 pandemic as a Force majeure event serves as the foundation for the impracticability of fulfilling contractual obligations, necessitating the restructuring of debts. The escalating trend in the submission of petitions for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) in the Commercial Court, attributable to the COVID-19 pandemic, underscores the perception that PKPU requests represent a viable mechanism for debt restructuring, offering salvation to debtor enterprises while also providing justice for both debtors and creditors. Keywords : Covid-19, Force majeure, PKPU.

Actions (login required)

View Item