Strategi Masyarakat Sipil dalam Mempengaruhi Perubahan Kebijakan Pemerintah : Studi Advokasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Tahun 2017 Terhadap Implementasi UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Lobo, Petraritos Antarixoni Ami Kana (2020) Strategi Masyarakat Sipil dalam Mempengaruhi Perubahan Kebijakan Pemerintah : Studi Advokasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Tahun 2017 Terhadap Implementasi UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (922kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (635kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (225kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (488kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (441kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (286kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (399kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (897kB)

Abstract

Pajak dan retribusi daerah yang dimuat dalam UU No.29 tahun 2009 merupakan payung hukum bagi pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat. Pungutan yang terdiri atas pajak dan retribusi merupakan pemasukan terbesar bagi negara, kehadiran pajak dan retribusi daerah juga tidak hanya soal budget tetapi pajak dan retribusi daerah diarahkan untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat. Sepanjang perjalalan UU No.28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah selama ini, terdapat masalah yang sangat signifikan yaitu adanya pasal-pasal yang bermasal dalam implementasinya antara lain yaitu Pasal 32 ayat 1,2,3, pasal 35 ayat 1, tentang pajak Hotel, pasal 37 ayat 1,2,3, pasal 40 ayat 1, tentang Pajak restorant, pasal 54 ayat 1,2, pasal 55 ayat 1,2,3,4 tentang Pajak penerangan jalan. Pasal-pasal ini begitu memberatkan para pelaku usaha didaerah dan juga membuat pemerintah daerah merasa dirugikan dengan pasal-pasal tersebut. Masalah terkait dengan implementasi UU ini, menarik perhatian KPPOD sebagai civil society untuk melakukan advokasi. Advokasi yang dilakukan oleh KPPOD bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah agar merubah UU tersebut. Sebagai salah satu civil society yang mempunyai fokus terhadap otonomi daerah dalam hal ini adalah dalam sektor ekonomi, KPPOD memiliki 2 pilihan strategi advokasi yang akan dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yaitu pra advokasi dan advokasi. Pra advokasi terdiri dari mapping kebijakan, kajian berbasis bukti, pelibatan stekholder sejak awal, dan berjejaring. Sedangkan untuk avokasinya terdiri atas diskusi media, seminar, roadshow ke kementrian lembaga/DPR, dan dokumentasi kajian kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang analisisnya menekankan kepada nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, landasan teori yang digunakan adalah teori civil society dan teori advokasi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa UU No.28 Tahun 2009 titik beratnya masih pada fungsi budgeter dari pajak dan retribusi. Kedua pengutan ini masih berlandaskan pada pendapatan bagi daerah daripada menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi tersebut tercermin dari minimnya kualitas palayanan dan infrastruktur yang semestinya dinikmati publik sebagai pembayar pajak. Titik berat dari UU ini terlihat dari adanya pasal-pasal yang memberatkan masyarakat terutama para pelaku usaha. Masalah ini ditemukan oleh KPPOD ketika turun lapangan, sehingga KPPOD merasa bahwa UU tersebut harus di advokasi agar pemerintah dapat membuat UU baru yang bisa mengakomodir perjalanan pajak dan retribusi di daerah. Ketika upaya advokasi dilakukan KPPOD dengan berbagai strategi, saat itu pemerintah sedang menyiapkan draf revisi UU No.28 tahun 2009 dimana isi draf ini sama sekali tidak menjawab persoalan dari UU yang lama, sehingga pemerintah dan DPR menyepakati bahwa draf revisi ini tidak dilanjutkan dan tidak masuk ke progleknas tahun 2020. Kata Kunci: strategi advokasi KPPOD, Masyarakat Sipil, Kebijakan Pemerintah. / Taxes and local levies contained in Law No.29 of 2009 are a legal umbrella for the government in collecting taxes to the public. Levies consisting of taxes and levies constitute the largest revenue for the country, the presence of local taxes and levies is not only a matter of budget but local taxes and levies are directed to meet services to the public. During the course of Law No.28 of 2009 concerning regional taxes and levies, there have been very significant problems, namely the existence of articles originating in their implementation, including Article 32 paragraphs 1,2,3, Article 35 paragraph 1, concerning hotel taxes , article 37 paragraph 1,2,3, article 40 paragraph 1, concerning restorant tax, article 54 paragraph 1,2, article 55 paragraph 1,2,3,4 concerning street lighting tax. These articles are so burdensome for business actors in the region and also make local governments feel disadvantaged by these articles Problems related to the implementation of this Act, attracted the attention of KPPOD as a civil society to conduct advocacy. Advocacy carried out by KPPOD aims to influence the government to change the law. As one of the civil society that has a focus on regional autonomy in this case is in the economic sector, KPPOD has 2 choices of advocacy strategies that will be carried out to influence government policies namely pre advocacy and advocacy. Pre advocacy consists of policy mapping, evidence-based studies, stakeholder involvement from the start, and networking. As for the avocation, it consists of media discussions, seminars, roadshows to the ministries / institutions of the DPR, and documentation of policy studies. This research uses a descriptive qualitative approach whose analysis emphasizes the value or meaning contained behind facts. The data sources used are primary and secondary data, the theoretical basis used is civil society theory and advocacy theory. Based on the data analysis, it was concluded that Law No.28 of 2009 focused on the budgetary function of taxes and levies. Both of these assessments are still based on income for the region rather than being the basis for providing services to the community either directly or indirectly. This condition is reflected in the lack of quality services and infrastructure that should be enjoyed by the public as taxpayers. The emphasis of this law can be seen from the existence of articles that are burdensome to the community, especially business actors. This problem was discovered by KPPOD when it went to the field, so that the KPPOD felt that the Act had to be advocated so that the government could make a new law that could accommodate travel taxes and levies in the regions. When KPPOD conducted advocacy efforts with various strategies, at that time the government was preparing a draft revision of Law No.28 of 2009 where the contents of this draft did not address the problems of the old law, so the government and the House of Representatives agreed that the draft revision was not continued and did not enter to the National Education Program in 2020. Keyword: KPPOD advocacy Strategies, Civil Society, Government Policy

Actions (login required)

View Item