Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah

Sinaga, Haposan Sahala Raja (2024) Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah. HUKMY : Jurnal Hukum, 4 (1). pp. 590-603. ISSN 2807-6508

	Text PencegahandanPemberantasanPraktikMafiaTanah.pdf Download (1MB)
	Text (Hasil_Turnitin) HasilTurnitinPencegahandanPemberantasanPraktikMafiaTanah.pdf Download (3MB)

Abstract

Selama tahun 2018 hingga 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (‘ATR/BPN’) tercatat menangani 305 kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah. Upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanah adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (‘Satgas Anti- Mafia Tanah’). Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa secara hukum kedudukan hukum dari Satgas Anti-Mafia Tanah serta memberikan rekomendasi pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini: 1) kedudukan Satgas Anti-Mafia Tanah berdasarkan kedudukannya ada pada 2 (dua) tingkat yang berbeda, yaitu pertama, tingkat kementerian yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri ATR/BPN dan kedua, tingkat kantor wilayah. Perannya hanya meneliti dan menganalisa praktik mafia tanah dan kemudian melimpahkannya ke Polri 2) Pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dilakukan dengan urgensi pembentukan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah; Strategi pencegahan praktik mafia tanah dengan menggunakan model sosial-ekologi yang mencakup empat tingkat: individu, hubungan, budaya, dan kemasyarakatan/komunitas; dan merubah bentuk Satgas Anti-Mafia tanah di bawah tanggungjawab Presiden sesuai Inpres dan dikoordinasikan Menko Polhukam yang melibatkan pakar dan tokoh independen.” Kata kunci: satgas anti-mafia tanah, mafia tanah, praktik mafia tanah. / During 2018 to 2022, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency ('ATR/BPN') “recorded handling 305 land cases involving the land mafia. The efforts made by the Ministry of ATR/BPN to eradicate parties involved in land mafia practices are by establishing a Task Force for the Prevention and Eradication of Land Mafia ('Anti-Mafia Land Task Force') conducting this research with the aim of legally analyzing the legal position of Anti-Mafia Land Task Force and provide recommendations for optimizing the role of the Anti-Land Mafia Task Force in efforts to prevent and eradicate land mafia practices in Indonesia. This research is juridical-normative research, with a statutory and literature approach. The results of this research: 1) the position of the Anti-Mafia Land Task Force based on its position is at 2 (two) different levels, namely first, the ministry level which is appointed and determined based on the decision of the Minister of ATR/BPN and second, the regional office level. Its role is only to research and analyze land mafia practices and then delegate them to the Police. 2) Optimizing the role of the Anti-Mafia Land Task Force is carried out with the urgency of establishing the ATR/BPN Ministerial Regulation on Prevention and Eradication of Land Mafia Practices; The strategy to prevent land mafia practices uses a social-ecological model that includes four levels: individual, relationship, culture, and society/community; and changing the form of the Anti-Mafia Land Task Force under the responsibility of the President in accordance with the Presidential Instruction and coordinated by the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs involving experts and independent figures.” Keywords: anti-mafia land task force, land mafia, land mafia practices.

Actions (login required)

View Item