Analisis Yuridis Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara

Indra, Permana and Panjaitan, Hulman and Hutahaean, Armunanto (2023) Analisis Yuridis Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. Jurnal Cahaya Mandalika, 4 (3). pp. 993-1000. ISSN 2721-4796

Text AnalisisYuridisPenerapanSanksi.pdf Download (354kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep dan pemahaman dari teori-teori hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan penyelenggara negara terutama mengenai penegakkan hukum beradasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Pidana dan penggunaan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi terkait dengan Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021); dan 2) untuk memberikan kontribusi pemikiran sesuai dengan bisertag yang dipermasalahkan yang secara filosofis sebagai proses pembelajaran yang berharga untuk karya ilmiah serta penerapan disipline theory hukum, serta hasil penulisan bahan pustaka sebagai penulis utama study hukum Pidana lebih lanjut. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dari Hasil penelitian ini penulis menemukan perbedaan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutuskan perbuatan dan kesalahan terdakwa dihukum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke Satu Primer. Kata kunci: Pidana, Korupsi, Aset, Kerugian, Negara. / The objectives of this research are 1) to contribute ideas and enrich the concepts and understanding of legal theories regarding Corruption Crimes committed by state officials, especially regarding law enforcement based on Law No. 20 of 2001 in conjunction with Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption and the Criminal Code and the use of criminal law in corruption crimes related to the Application of Sanctions for Corruption Offenders in the Form of Asset Forfeiture as an Effort to Restore State Losses (Case Study of Decision Number: 2614 K/Pid. Sus/2021); and 2) to contribute thoughts in accordance with the bisertag in question which philosophically as a valuable learning process for scientific work and the application of legal discipline theory, as well as the results of writing library material as further Criminal law studies. The research method used is normative juridical research method, with the nature of descriptive research and also uses a statutory and case approach. The results of this research, there are differences of opinion between the Panel of Judges at the first and the appellate level in determining the actions and mistakes of the defendant who was convicted of violating Article 2 paragraph (1) of the Law in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended and corrected by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code as described in the First Primary charge. Keyword: Crime, Corruption, Asset, Loss, State

Actions (login required)

View Item