Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Analisis perkara No: 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)

Jacobs, William Cornelius Atohema (2019) Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Analisis perkara No: 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi.pdf Download (950kB) | Preview
	Text BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB)
	Text BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB)
	Text BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (864kB)
	Text BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (728kB)
	Text BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
Preview	Text Daftar_Pustaka.pdf Download (348kB) | Preview

Abstract

Tujuan Penulisan ini adalah pengaturan tentang tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi beserta undang-undang tindak pidana korupsi dan penerapan ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam praktek peradilan khususnya dalam perkara No. 11/ Pidsus-TPK/ 2018/ PN.JKT PST. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder, meliputi bahan primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan penafsiran menurut ilmu hukum. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga bantuan dari masyarakat sangat diperlukan seperti pelaporan karena Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu Tindak pidana yang luar biasa. Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Korupsi The purpose of this writing is the regulation of the duties and authorities of the corruption eradication commission along with the law on corruption and the application of the provisions of Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in judicial practice especially in case No. 11 / Pidsus-TPK / 2018 / PN.JKT PST. This study uses a normative juridical legal research method that is legal research that prioritizes secondary data, including primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis method used is a qualitative method using interpretation according to legal science. The conclusion of this study is that the Task and Authority of the Corruption Eradication Commission has gone well in accordance with Law No.30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission and also assistance from the community is very much needed such as reporting because Corruption is one of the most extraordinary criminal offenses . Keywords: Corruption Eradication Commission, Corruption

Actions (login required)

View Item