Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen Pada Iklan Pengembang Perumahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tatawinarta, Barlian and Widiarty, Wiwik Sri and Betlehn, Andrew (2023) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen Pada Iklan Pengembang Perumahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. JURNAL CAHAYA MANDALIKA, 4 (3). pp. 1058-1070. ISSN 2721 4796

	Text TanggungJawabHukumTerhadapKonsumen.pdf Download (640kB)
	Text (Hasil_Turnitin) HasilTurnitinTanggungJawabHukumTerhadapKonsumen.pdf Download (3MB)

Abstract

Sektor properti adalah tulang punggung (backbone) pembangunan di Indonesia sehingga kepemilikan properti tentulah sangat berpengaruh bagi para pengembang dan juga berimbas pada 174 (seratus tujuh puluh empat) industri turunan lainnya dan juga berimbas bagi jutaan penduduk Indonesia. Ketidaksesuaian antara iklan perumahan dengan kenyataan seringkali membuat para konsumen kecewa terhadap wanprestasi dari pengembang perumahan yang cidera janji. Baik cidera janji mengenai waktu pembangunan, kualitas bangunan dan fasilitas yang dijanjikan sampai janji pengembang yang tidak kunjung tiba juga tidak sedikit pengembang yang melarikan uang konsumennya yang jumlahnya fantastis. Kejadian ketidaksesuaian antara iklan dengan kenyataan membawa dampak serius terhadap kepercayaan konsumen kepada para pengembang yang ada. Penyelesaian suatu sengketa perkara yang memuaskan para pihak secara win win solution merupakan dambaan dan harapan semua pihak, karena akan mendatangkan banyak manfaat dan juga dapat mempertahankan hubungan yang harmonis yang telah terjalin bahkan sampai kelanjutan hubungan yang saling mengeuntungkan para pihak. Ditinjau dari aspek hukum, penyelesaian sengketa yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum merupakan harapan dan dambaan semua pihak yang bersengketa. H.A Mukti Arto dengan mengutip Yahya Harahap, mengemukakan bahwa pada prinsipnya, pihak pihak yang bersengketa menghendaki penyelesaian yang cepat, cepat, adil dan murah. Dan hal ini menjadi asas umum dalam penyelesaian sengketa. Kata Kunci : Pengembang perumahan,wanprestasi,iklan perumahan,refund/ The property sector is the backbone of development in Indonesia, thus property ownership greatly influences developers and impacts 174 other related industries and millions of Indonesian residents. The mismatch between housing advertisements and reality often disappoints consumers due to the breach of promises by housing developers. These breaches can include delays in construction, poor building quality, unfulfilled promised facilities, and even cases where developers misappropriate large sums of money from consumers. Such disparities between advertisements and reality have serious implications for consumer trust in existing developers. A satisfactory resolution to disputes, achieved through a win-win solution, is the desire and hope of all parties involved, as it brings numerous benefits and helps maintain harmonious relationships that have been established, or even allows for mutually beneficial future relationships. From a legal perspective, a just, beneficial, and legally certain dispute resolution is the hope and aspiration of all parties involved in the dispute. H.A. Mukti Arto, quoting Yahya Harahap, suggests that, in principle, the disputing parties seek a resolution that is fast, fair, and inexpensive, which serves as a general principle in dispute resolution. Keywords: Housing developer, Wanprestasi, Housing advertisement, Refund

Actions (login required)

View Item