Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)

Chandra, Chandra (2024) Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (282kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (416kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (531kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (443kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (141kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (130kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat berdampak besar pada masyarakat luas dan umumnya pada suatu negara. Tindakan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau orang-perorangan saja, namun juga dapat dilakukan oleh suatu perusahaan atau korporasi. Seperti kasus yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwas Raya yang telah menjadi putusan Mahkamah Agung Nomor 29/Pid.sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut yang melibatkan terdakwa Benny Tjokrosaputro, yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan instrumen investasi saham dan Reksa Dana PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Bagaimana pertanggungjawaban dan penyelesaian hukum untuk sebuah korporasi, sebagai pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Nomor 29/Pid.sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisa masalah hukum menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta putusan pengadilan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang tediri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder seperti buku, dan jurnal. Tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/Pid.sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst. Bahwa, pada dasarnya pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dibebankan kepada penyelenggara atau pelaku tindak pidana sebagai orang perorangan namun jika memang terbukti korporasi tersebut juga ikut serta melakukan tindak pidana korupsi maka sanksi berupa penyitaan aset-aset perusahaan akan dilakukan selain dari adanya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku (person). / Corruption is an act that has a huge impact on society at large and in general on a country. Corruption can not only be carried out by officials or individuals, but can also be carried out by a company or corporation. Like the case that happened at PT. Jiwas Raya Insurance which has become the Supreme Court decision Number 29/Pid.sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst. In this decision, the defendant Benny Tjokrosaputro was involved, who managed and controlled the management of stock investment instruments and mutual funds of PT. Jiwasraya Insurance (Persero). What is the accountability and legal resolution for a corporation, as a perpetrator of a criminal act of corruption based on decision Number 29/Pid.sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst. The research method used in this research is normative juridical by analyzing legal issues using statutory regulations, legal theory and court decisions. The data sources used in this research come from secondary data consisting of primary legal materials such as statutory regulations and court decisions as well as secondary legal materials such as books and journals. The aim of the research is to find out clearly and concretely the legal accountability mechanism for corporations as perpetrators of criminal acts of corruption based on Supreme Court Decision Number 29/Pid.sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst. That, basically, responsibility for corporate criminal acts is borne by the organizers or perpetrators of criminal acts as individuals, but if it is proven that the corporation also participated in committing a criminal act of corruption, sanctions in the form of confiscation of company assets will be carried out in addition to the imposition of criminal sanctions against the perpetrators ( person).

Actions (login required)

View Item