Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Tandi, Dylan (2024) Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (864kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (868kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (809kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (140kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (349kB)

Abstract

Adanya Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi sangat dibutuhkan untuk mencegah Mahkamah Konstitusi menggunakan kekuasaannya secara salah, karena lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi mematuhi Kode Etik. Tanpa adanya badan pengawas, integritas Mahkamah Konstitusi bisa terancam oleh penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh para hakimnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sudah adanya lembaga pengawas hakim Mahkamah Konstitusi yang mengawasi perilaku hakim konstitusi yang melanggar kode etik sesuai dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945. Penelitian ini juga mengkaji pentingnya keberadaan lembaga pengawas hakim MK dalam mengawasi hakim konstitusi yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus menggunakan Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022, Putusan MK 005/PUU-IV/2006, dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan hukum terkait lembaga pengawas hakim MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada Lembaga Pengawas khusus bagi Hakim Konstitusi seperti halnya Komisi Yudisial yang mengawasi hakim di bawah Mahkamah Agung. Penelitian ini juga menekankan urgensi atau pentingnya keberadaan Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjaga martabat Hakim Mahkamah Konstitusi dari penyalahgunaan wewenang dan memastikan Hakim MK tetap berada dalam aturan yang sudah ditetapkan. Terdapat urgensi bagi Lembaga Pengawas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan Hakim MK serta mencegah terjadinya konflik kepentingan. Saat ini, pengawasan Hakim MK dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik yang dibentuk Mahkamah Konstitusi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. / The existence of a Constitutional Court Judge Supervisory Agency is urgently needed to prevent the Constitutional Court from using its powers wrongly, because this institution is responsible for ensuring that Constitutional Court judges comply with the Code of Ethics. Without a supervisory body, the integrity of the Constitutional Court could be threatened by abuse of authority and power by its judges. The problem raised in this study is that there is already a supervisory institution for judges of the Constitutional Court that supervises the behavior of constitutional judges who violate the code of ethics in accordance with the Constitutional Court law and the 1945 Constitution. This study also examines the importance of the existence of an MK judge supervisory institution in supervising constitutional judges who violate the code of ethics and code of conduct. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach using Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XX/2022, Constitutional Court Decision 005/PUU-IV/2006, and Constitutional Court Decision Number 49/PUU-IX/2011. The aim is to obtain legal materials related to the supervisory agency of Constitutional Court judges. The results showed that there is no special supervisory institution for constitutional judges such as the Judicial Commission that supervises judges under the Supreme Court. This study also emphasizes the urgency or importance of the existence of the Constitutional Court Judge Supervisory Institute to maintain the dignity of Constitutional Court Judges from abuse of authority and ensure that Constitutional Court Judges remain within the established rules. There is an urgency for the Supervisory Board to maintain public trust in the integrity and fairness of the Constitutional Court Judges and prevent conflicts of interest. Currently, the supervision of Constitutional Court Judges is carried out by the Honorary Panel of the Constitutional Court and the Ethics Council formed by the Constitutional Court itself as stipulated in Article 27A of Law Number 7 of 2020 concerning the third amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court.

Actions (login required)

View Item