Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Penanggulangan Kejahatan Perbankan Berbasiskan Keadilan

Saragi, Paltiada (2023) Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Penanggulangan Kejahatan Perbankan Berbasiskan Keadilan. S3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HAL COVER DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (377kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (797kB)

Abstract

Judul Disertasi : Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Penanggulangan Kejahatan Perbankan Berbasiskan Keadilan Keberadaan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menunjukan bahwa prinsip Prudential Banking dapat dilekatkan pada Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank. Keadaan ketika hal tersebut terjadi maka penegakan hukum yang dilakukan atas pelanggaran prinsip Prudential Banking sebagai suatu kejahatan perbankan tidak memiliki arah dan tujuan karena dapat mengarah pada subjek siapa saja sekalipun orang tersebut adalah pegawai bank sebagai salah satu penggerak aktivitas bank. Permasalahan yang dianalisis dalam disertasi ini adalah mengenai realisasi penegakan hukum berbasis keadilan terhadap pelanggaran prinsip prudential banking sebagai kejahatan perbankan, prinsip prudential banking belum dapat menanggulangi kejahatan perbankan berbasiskan keadilan, serta kebijakan penegakan hukum pidana yang ideal dalam penerapan prinsip prudential banking dalam penanggulangan kejahatan perbankan berbasiskan keadilan. Teori yang dipergunakan adalah teori keadilan, teori negara hukum serta teori penegakan hukum Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan, pertama membuat kontruksi hukum prinsip prudential banking dengan mengaplikasikan usaha yang digunakan oleh bank dengan tujuan untuk menilai aset yang dimilikinya dan menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan akibat risiko gagalnya pembayaran dari proses pembiayaan. Kedua, pemidanaan yang dilekatkan harus tertuju pada subjek/pelaku, bukan pada keseluruhan “pegawai”. Ketiga, di samping diperlukan peningkatan fungsi kontrol bank baik yang dilakukan internal bank maupun dari Bank Indonesia harus diperketat dan diperkuat dengan menentukan standar operasional yang baku, menjaga ketaatan tata cara dan proses dalam kegiatan perbankan, pengawasan terhadap manajemen dan menjaga secara ketat prinsif kehati-hatian dan standar moral dari pihak bank. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan dibuatnya kodifikasi aturan yang berisi konsep prudential banking, mengingat banyaknya pengaturan terkait dengan prudential banking. Jadikan sasaran pemidanaan atas pelanggaran prudential baking adalah subjek pelanggar, sehingga terhindar dari tanggungjawab tanggung renteng. Perkuat pengawasan kegiatan perbankan dengan keberadaan aturan yang didalamnya berisi pula mengenai sanksi. Kata kunci : Penegakan Hukum, Prudential Banking Kejahatan Perbankan. / Dissertation Title : The Criminal Law Enforcement Policies Which Based Upon Justice Towards The Implementation of the Prudential Banking’s Principles to Resolve Banking Crimes The existence of Article 49 paragraph (2) letter b of Law Number 10 of 1998 concerning Banking shows that the principles of Prudential Banking can be attached to Members of the Board of Commissioners, Directors or Bank employees. When this happens, law enforcement that is carried out on violations of the principles of Prudential Banking as a banking crime has no direction and purpose because it can lead to anyone's subject even if the bank employee is one of the drivers of bank activity. The problems analyzed in this dissertation are regarding the realization of justice-based law enforcement against violations of prudential banking principles as banking crimes, prudential banking principles have not been able to tackle justice-based banking crimes, as well as ideal criminal law enforcement policies in the application of prudential banking principles in overcoming banking crimes based on justice. The theories used are the theory of justice, the theory of rule of law and the theory of law enforcement The method used in this research is normative legal research which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used to support secondary data legal materials. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner. From the results of the research it can be concluded, firstly, to make a legal construction of prudential banking principles by applying the business used by banks with the aim of assessing their assets and absorbing potential losses that have been estimated due to the risk of default in payment from the financing process. Second, the punishment attached must be focused on the subject of the perpetrator, not on the entire "employee". Third, in addition to the need to improve the bank control function both carried out internally by the bank and from Bank Indonesia, it must be tightened and strengthened by setting standard operating standards, maintaining adherence to procedures and processes in banking activities, supervising management and strictly maintaining the principle of prudence. and moral standards of the bank. Based on these conclusions, it can be suggested that a codification of rules containing the concept of prudential banking be made, given the regulation of the number of prudential banking. Make the target of punishment for violations of prudential baking the subject of the violator, so as to avoid joint responsibility. Strengthen supervision of banking activities with the existence of rules which also contain sanctions. Keywords : Law Enforcement, Prudential Banking, Crime Banking

Actions (login required)

View Item