Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Tindak Pidana Korupsi

Harianja, Gopinda (2019) Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Tindak Pidana Korupsi. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

[img]
Preview
Text
Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi.pdf

Download (798kB) | Preview
[img] Text
BAB_I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (521kB)
[img] Text
BAB_II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (512kB)
[img] Text
BAB_III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (481kB)
[img] Text
BAB_IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (495kB)
[img] Text
BAB_V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (214kB)
[img]
Preview
Text
Daftar_Pustaka.pdf

Download (226kB) | Preview

Abstract

Korupsi sebagai suatu bentuk kejahatan diindonesia saat ini sangat merugikan negara dan perkembangannya pun semakin pesat diindonesia, maka dari itu perlu diberantas dan dijadikan musuh bersama masyarakat, dan upaya pemberantasan korupsi selama ini dirasakan belum memberikan hasil yang memuaskan dalam arti belum dapat terpenuhinya rasa keadilan dimasyarakat, didalam Skripsi ini akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas rumusan masalah mengenai kedudukan Whistleblower dalam uu no 31 Tahun 2014 dan bentuk-bentuk perlindungan terhadap whistleblower dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014.Berdasarkan analisa data penulis menarik kesimpulan bahwa didalam Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak mengatur secara jelas kedudukan dan bentuk perlindungan secara khusus kepada Whistlelower, didalam Undang Undang No 31 Tahun 2014 hanya mengatur perlindungan terhadap pelapor pada umumnya tidak secara spesifik terhadap Whistleblower, dan penulis berpendapat Whistleblower tidak bisa di samakan dengan pelapor pada umunya, tetapi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini bisa di jadikan acuan untuk memberikan perindunganterhadap Whistleblower, dan seharusnya harus di atur secara jelas perlindungan terhadap Whistleblower atau di buat Undang-undang tersendiri. Kata Kunci : Whsitleblower, Korupsi, Perlindungan, Undang-Undang. This thesis will discuss about protection against Corruption as a form of indexing is currently very dangerous in the country and its development is increasing in Indonesia, therefore it needs to be eradicated and used by opponents together with the community, and the fight against security so far, needs to get better. in this thesis will discuss Legal Protection for Reporters in Corruption, In discussing this thesis, the writer will discuss the formulation of the problem regarding the position of the Reporting Party in Law Number 31 of 2014 and the forms of protection for the reporter in Law Number 31 of 2014. Based on data analysis, the authors draw conclusions in Law Number 31 of 2014 not related to the position and form of special protection for Whistleblowers, in Law No. 31 of 2014 is only given to the reporter when it is not available specifically for Whistleblowers, and the author Reveals the Reporter can not equate with the reporter in general, but this Law Number 31 of 2014 can be used as a reference to provide protection against Reporting Violations, and needs to be set to explain about the perpetrators or make the relevant laws. Key Word : Whsitleblowers, Corruption, Protection, Law.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: LAW > Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > Comparative law. International uniform law > Criminal law and procedure > Criminal law
Divisions: FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Alexander Jeremia
Date Deposited: 20 Feb 2020 08:22
Last Modified: 20 Feb 2020 08:22
URI: http://repository.uki.ac.id/id/eprint/1217

Actions (login required)

View Item View Item