Penggunaan Rekaman CCTV dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.)

Situmorang, Yosephvan Aldika (2023) Penggunaan Rekaman CCTV dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (312kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (305kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (285kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (322kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (88kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (270kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (99kB)

Abstract

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian dapat dikatakan menjadi tahap yang paling penting dalam menentukan proses peradilan pidana yang dikarenakan pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan cara pembuktian tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum rekaman CCTV dalam pembuktian perkara tindak pidana dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait penggunaan rekaman CCTV dalam putusan No.777/Pid..B/2016/PN.JKT.PST. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus atau case approach. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 07 September 2016 No.20/PUU-XIV/2016 Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, maupun literatur lain. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP (2) Pertimbangan Hukum Dalam Menilai Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Pada Sistem peradilan pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN. JKT.PST) rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. / Proof is a provision that contains outlines and guidelines regarding ways that are justified by law to prove the guilt of the accused. Proof can be said to be the most important stage in determining the criminal justice process because at this stage of proof it will be determined whether or not a defendant has carried out this method of proof. The formulation of the problem in this thesis is how is the legal regulation of CCTV recordings in proving criminal cases and what are the legal considerations of judges regarding the use of CCTV recordings in decision No. 777/Pid..B/2016/PN.JKT.PST. This research is a normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Procedure Code, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Decision of the Constitutional Court September 7 2016 No.20/PUU-XIV/2016 And Termination of Employment, while secondary legal materials were obtained from books, as well as other literature. From the results of this study it can be concluded that electronic evidence in the form of information and/or electronic documents is valid evidence in criminal procedural law and is an extension of the evidence stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code (2) Legal Considerations in Assessing the Position of CCTV Recordings In Proof in the Indonesian Criminal Justice System (Decision Study No. 777/Pid.B/2016/PN. JKT.PST) CCTV footage can be used as evidence, if the CCTV has a link between witness testimony, letters, and the statement of the accused as stated by Article 188 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

Actions (login required)

View Item