Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penyadapan Terhadap Data Pribadi (Studi Kasus Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Rkb)

Andre, Fandy Jose (2023) Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penyadapan Terhadap Data Pribadi (Studi Kasus Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Rkb). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (292kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (295kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (196kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (218kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (70kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (75kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (212kB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum dimana halini telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila yang menjadi dasar negara, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada, yang dimana berarti hukum yang berkuasa dan menjadi norma serta aturan bagi negara, hal tersebut juga berarti menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana peneliti meneliti data dengan cara memperoleh dari bahan bahan pustaka untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban penyadapan terhadap data pribadi. Sesuai dengan kronologis dan fakta persidangan bahwa terdakwa sudah jelas melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang dinilai dari Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi penyadapan adalah suatu hal yang melanggar hukum dengan demikian perbuatan terdakwa telah melanggar hukum dan memberikan kerugian kepada korban berupa trauma yang berdampak hingga bertahun-tahun yang dimana hakim tidak bijak dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dan tidak memikirkan dampak bagi korban tersebut. Dengan kualifikasi sanksi pidana yang diberikan oleh hakim sangatlah tidak adil bagi korban yang dimana kerugian atau rasa malu yang dirasa oleh korban tidak bisa hanya dengan jangka waktu 1 Tahun 2 bulan melainkan bisa bertahun-tahun. Kata Kunci : Penyadapan, Penerapan dan Perlindungan Korban. / Indonesia is a country of law where this has been stated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads "The State of Indonesia is a State of Law". The legal state of Indonesia is a country of law based on the values of Pancasila which is the philosophy and basis of the state. Pancasila, which is the basis of the state, must be the source of law from all existing legal regulations, which means the law that is in power and becomes the norm and rule for the state, it also means ensuring legal certainty forIndonesian citizens. Based on the formulation of the problem that has been explained, in this study, the researcher uses a normative juridical research method in which the researcher examines data by obtaining from library materials to analyze legal norms applicable in the laws and regulations of the Republic of Indonesia relating to legal protection for victims of wiretapping of personal data. In accordance with the chronology and facts of the trial that the accused has clearly committed an unlawful act judged from Article 28G paragraph (1) which reads wiretapping is an unlawful thing thus the defendant's conduct has violated the law and provided harm to the victim in the form of trauma that has an impact for many years where the judge is not wise in imposing criminal sanctions on the accused and does not think about the impact on the victim. With the qualification of criminal sanctions given by the judge, it is very unfair to the victim where the loss or shame felt by the victim cannot only be with a period of 1 year 2 months but can be years. Keywords : Wiretapping, Application and Protection of Victims

Actions (login required)

View Item