Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi oleh Developer Terhadap Konsumen Property (Studi Kasus : Putusan MA Nomor 422/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Tim)

Kacaribu, Yehuda Revival Liardons Kacaribu (2023) Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi oleh Developer Terhadap Konsumen Property (Studi Kasus : Putusan MA Nomor 422/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Tim). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (131kB)

Abstract

Saat ini pembangunan perumahan sering terjadi dan pengembang sudah mulai mempromosikan bangunan tersebut sebelum bangunan tersebut selesai dibangun oleh developer. Namun permasalahan yang sering muncul adalah developer memiliki niat buruk dengan berbagai hal yang merugikan konsumen. Dalam hal ini pihak pengembang beritikad buruk dengan menjual tanah yang bukan Surat hak milik (Tanah Girik ), tapi mengaku bahwa properti tersebut sebagai Surat hak milik .Karena di era sekarang ini banyak developer yang ingin instan melakukan perputaran uang mereka sendiri tanpa memikirkan konsekuensi yang akan di hadapi ke depannya. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimanakah tanggung jawab developer yang melakukan wanprestasi terhadap konsumen properti dan upaya hukum apa yang dapat konsumen lakukan pada saat developer melakukan wanprestasi. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus atau case approach . data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer primer yaitu perundang undangan dan putusan bahan hukum sekunder pendapat para ahli . Bahan Hukum Tertier, yaitu seperti kamus hukum, jurnal hukum, ensiklopedia, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan di analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa Secara pidana developer yang memproduksi perumahan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan saat promosi dapat dilaporkan dengan tuduhan melanggar pasal 8 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Ancaman pidana lain bagi developer yang membangun perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi dan persyaratan yang diperjanjikan juga diatur dalam pasal 134 jo pasal 151 Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yaitu denda maksimal Rp.5 miliar. / Currently, housing construction often occurs and developers have started promoting the building before the building is completed by the developer. However, the problem that often arises is that developers have bad intentions with various things that are detrimental to consumers. In this case the developer is in bad faith by selling land that is not a freehold title (Tanah Girik), but admits that the property is a freehold title. Because in this era many developers want to make their own money flow instantly without thinking about the consequences that will follow. faced in the future. The formulation of the problem in this thesis is what are the responsibilities of developers who default on property consumers and what legal remedies consumers can take when developers commit defaults. This research method is a normative legal research, with a case approach. the data used is secondary data in the form of primary legal materials, namely legislation and decisions of secondary legal materials opinions of experts. Tertiary Legal Materials, namely legal dictionaries, legal journals, encyclopedias, then the collected legal materials are compiled and analyzed. The results of the study show that criminally developers who produce housing not in accordance with the promises stated during the promotion can be reported on charges of violating Article 8 paragraph (1) letter f of law number 8 of 1999 concerning consumer protection. Other criminal threats for developers who build housing that does not comply with the agreed criteria, specifications and requirements is also regulated in article 134 in conjunction with article 151 of Law number 1 of 2011 concerning housing and residential areas, namely a maximum fine of IDR 5 billion

Actions (login required)

View Item