Penerapan Delik Aduan Relatif di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencabulan Anak di Bawah Umur

Situmeang, Andrean Hehanusa (2023) Penerapan Delik Aduan Relatif di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencabulan Anak di Bawah Umur. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (399kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (711kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (518kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (646kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (207kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (447kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (677kB)

Abstract

Di dalam lingkungan masyarakat seorang anak harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Masalah yang akan saya teliti yaitu Bagaimana penerapan delik aduan relatif di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 dan Bagaimana hubungan deik aduan relatif di dalam putusan mahkamah konstitusi dengan delik biasa di dalam undang-undang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan hukum perundang-undangan, jenis data primer dari undang-undang dan data sekunder dari buku-buku, kamus hukum, dan jurnal hukum Hasil penelitian yang ditemukan penulis adalah penerapan delik aduan relatif di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya”. Sehingga dimaknai dari “delik aduan absolut” menjadi “delik biasa” tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, delik aduan absolut yang termaktub dalam ketentuan Pasal 293 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan sendirinya menjadi delik aduan relatif. Dan penegakan hukum harus seadil-adilnya agar meningkatkan kepastian hukum terhadap anak di bawah umur. Hubungan delik aduan relatif adalah pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban, orang tua, wali, dan kuasanya. Sedangkan delik biasa setiap orang dapat mengadu, bukan hanya mengadu tetapi melapor sehingga lebih cepat merespon atau melapor tindak pidana kejahatan sesuai guna mendapatkan kepastian hukum. Kata kunci : Pencabulan, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak. / Within the community, a child must receive protection from all forms of violence and crime that can endanger the safety of the child. Fornication is a criminal act that is contrary to and violates a person's decency and decency regarding and related to the genitals or other body parts that can stimulate sexual desire. The problem that I will examine is how the relative complaint offense is applied in the Constitutional Court decision Number 21/PUU-XIX/2021 and how is the relation between the relative complaint delict in the constitutional court decision and the ordinary offense in the child protection law. The research method used is Normative Juridical using statutory law approach methods, primary data types from laws and secondary data from books, legal dictionaries, and legal journals. The results of the research found by the author are that the application of the relative complaint offense in the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XIX/2021 does not have binding legal force as long as it does not mean "complaints can be made not only by victims but can also be made by parents, guardians, or power". So that the meaning of "absolute complaint offense" becomes "ordinary offense" is no longer relevant to consider. Therefore, the absolute complaint offense contained in the provisions of Article 293 Paragraph (2) of the Criminal Code automatically becomes a relative complaint offense. And law enforcement must be as fair as possible in order to increase legal certainty for minors. Relative complaint offense relationship is that complaints can only be made by victims, parents, guardians, and their proxies. Whereas ordinary offenses everyone can complain, not just complain but report so that they respond more quickly or report sexual crimes in order to obtain legal certainty. Key Words: Obscenity, Crime, Sexual Violence, Children

Actions (login required)

View Item